Mahkamah Agung: Forum Peradilan Tertinggi Di Indonesia
Mahkamah Agung yaitu pengadilan negara tertinggi dari tubuh pengadilan yang ada di Indonesia. Hakim Agung ditetapkan oleh presiden dari nama caln yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya telah diusulkan oleh Komisi Yusdisial. Dewan Perwakilan Rakyat menentukan satu dari tiga nama calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim Agung lalu ditetapkan oleh presiden.
Adapun ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Berikut yaitu kewenangan Mahkamah Agung,
Adapun ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Berikut yaitu kewenangan Mahkamah Agung,
- Pengadilan pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Berikut yaitu kewenangan Mahkamah Agung dalam hal yang berkaitan dengan forum negara.
- Memberi pertimbangan aturan kepada presiden dalam permohonan pengampunan sanksi dan rehabilitasi.
- Mahkamah Agung sanggup memberi keterangan, pertimbangan, dan hikmah duduk masalah aturan kepada forum negara dan forum pertahanan.
- Ketentuan mengenai santunan keterangan, pertimbangan, dan hikmah duduk masalah aturan kepada forum negara dan forum pemerintahan diatur dalam undang-undang.
Berikut yaitu kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan forum peradilan yang ada di bawahnya.
- Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua tubuh peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan kiprah manajemen dan keuangan.
- Meminta keterangan ihwal hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua tubuh pengadilan yang berada dibawahnya.
- Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua tubuh peradilan yang berada dibawahnya.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Mahkamah Agung dihentikan mengurangi kebebasan hakim dalam menyidik dan menetapkan perkara.
Baca juga: 4 Alat Kelengkapan Peradilan dan Tugasnya
Demikian artikel mengenai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung, biar artikel ini sanggup bermanfaat dan menambah wawasan anda.
